
BMKG Pasang 10 EEWS, Padang Lebih Siaga Gempa
BMKG Pasang 10 EEWS tambahan di Kota Padang, Sumatra Barat. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami di wilayah rawan bencana tersebut.
Padang diketahui berada di jalur subduksi lempeng aktif, yang menjadikannya salah satu daerah dengan risiko gempa paling tinggi di Indonesia.
Tingkatkan Kecepatan Peringatan Dini
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa pemasangan EEWS bertujuan memberikan peringatan beberapa detik lebih awal sebelum guncangan gempa utama tiba. Waktu singkat ini sangat krusial untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak kerusakan.
“Dengan sistem ini, masyarakat, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum bisa mendapat sinyal peringatan dini sehingga bisa segera melakukan evakuasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Padang, Jumat (13/6).
Perangkat Ditempatkan di Titik Strategis
Sepuluh EEWS tersebut dipasang di berbagai titik strategis seperti pusat kota, kawasan pesisir, sekolah, dan gedung pemerintahan. Pemilihan lokasi mempertimbangkan kepadatan penduduk dan tingkat kerentanan infrastruktur.
BMKG juga memastikan bahwa perangkat terhubung langsung dengan sistem pusat dan sirene peringatan dini. Jika terjadi gempa dengan magnitudo signifikan, sistem akan otomatis mengeluarkan sinyal bahaya.
Edukasi Masyarakat Ditingkatkan BMKG Pasang 10 EEWS
Selain pemasangan alat, BMKG bersama pemerintah daerah juga menggelar edukasi dan simulasi bencana. Ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga tentang langkah cepat menghadapi gempa.
“Alat secanggih apa pun tidak akan berguna jika masyarakat tidak tahu harus berbuat apa. Maka, edukasi menjadi bagian penting dari sistem peringatan dini,” tambah Dwikorita.
Komitmen Menuju Kota Tangguh Bencana
Wali Kota Padang, Hendri Septa, menyambut baik inisiatif BMKG. Ia menyebut langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah kota untuk menjadikan Padang sebagai kota tangguh bencana.
“Ini bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang kesiapsiagaan bersama. Semua pihak, dari masyarakat hingga institusi, harus bergerak selaras,” kata Hendri.