Pemerintah DKI Jakarta Tebus 488 Ijazah Tertahan Senilai Rp1,69 Miliar

 Pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) berhasil menebus 488 ijazah tertahan yang sebelumnya terhambat karena tunggakan biaya administrasi. Total biaya yang dikeluarkan untuk menebus ijazah tersebut adalah Rp1,69 miliar. Kebijakan ini diambil untuk memastikan hak pendidikan dan kelulusan para siswa.

Menyelesaikan Masalah Ijazah Tertahan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sigit Prasetyo, menjelaskan bahwa banyak ijazah tertahan di sekolah negeri dan swasta karena tunggakan administrasi. “Kami melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan memutuskan untuk menebus ijazah-ijazah tersebut. Tujuannya agar siswa bisa melanjutkan pendidikan atau bekerja,” jelas Sigit pada konferensi pers, Senin (4/5).

Banyak ijazah tertahan berasal dari lulusan SMA dan SMK yang kesulitan membayar biaya administrasi setelah kelulusan. “Kami memahami kesulitan ekonomi orangtua, sehingga kami memutuskan untuk membantu mereka,” tambahnya.

Anggaran untuk Pembebasan Ijazah

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp1,69 miliar untuk membebaskan 488 ijazah tertahan. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan para siswa tidak terhambat karena masalah administratif.

“Kami ingin memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan,” kata Sigit.

Dampak Positif bagi Lulusan

Program ini mendapat sambutan baik dari banyak pihak. Orangtua siswa merasa terbantu oleh kebijakan tersebut. Budi (45), seorang orangtua, mengungkapkan rasa syukurnya. “Anak saya ingin melanjutkan kuliah, tetapi ijazahnya tertahan. Sekarang, kami bisa lebih lega,” ujarnya.

Siswa yang menerima ijazah juga merasa senang. Mereka kini bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau melamar pekerjaan.

Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengungkapkan komitmennya untuk mendukung akses pendidikan bagi semua warga. “Pendidikan adalah hak setiap anak. Kami akan terus memastikan tidak ada siswa yang terhambat hanya karena biaya administrasi,” tegas Anies.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana untuk memperluas program ini di masa depan. Dengan demikian, lebih banyak siswa yang bisa mendapatkan ijazah tanpa beban finansial.